SIARAN PERS
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : SP.355/SJ.5/X/2024

BALI (8/10) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya Marine Spatial Planning (MSP) atau perencanaan ruang laut dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang adil dan berkelanjutan melalui kebijakan Ekonomi Biru.

Menteri Trenggono menyebut bahwa perencanaan ruang laut menjadi kunci dalam mencapai tujuan kebijakan ekonomi biru melalui pengaturan pemanfaatan ruang laut yang efisien, adil, dan berkelanjutan.

“Indonesia berkomitmen untuk memanfaatkan sumber daya kelautan melalui pendekatan yang menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujar Menteri Trenggono saat membuka acara “The 6th International Marine Spatial Planning (MSP) Forum” di Nusa Dua, Bali, Selasa (8/10/2024). 

Menteri Trenggono menjelaskan berbagai upaya telah dilakukan oleh pihaknya dalam implementasi perencanaan ruang laut untuk pemanfaatan ruang laut yang berkelanjutan. Salah satu upayanya dengan terus melakukan koordinasi, harmonisasi, dan pembuatan regulasi mengatur berbagai kegiatan yang memanfaatkan ruang laut Indonesia. 

Indonesia telah mencapai tonggak penting dalam perencanaan ruang laut dari tingkat lokal hingga nasional. Hingga tahun 2023, sebanyak 32 regulasi telah dibuat untuk penetapan rencana tata ruang laut dan rencana zonasi berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan daerah provinsi telah diselesaikan. Saat ini KKP tengah menyelesaikan regulasi untuk 21 lokasi lainnya. 

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas rencana tata ruang laut, KKP saat ini juga tengah mengembangkan Ocean Big Data secara digital dan Neraca Sumber Daya Laut (Ocean Accounting). Data akan dibangun dilengkapi dengan teknologi canggih seperti radar, drone, hingga nano satelit.

“Berbagai upaya ini menjadi wujud tindakan Indonesia dalam memerangi ancaman global dengan memprioritaskan perlindungan laut untuk berkontribusi pada penyimpanan karbon, menekan laju perubahan iklim, dan mengelola perikanan untuk ketahanan pangan berkelanjutan.” ungkap Menteri Trenggono.

Harapannya, dengan sistem tata ruang laut yang baik, setiap pemangku kepentingan dapat memanfaatkan ruang laut Indonesia secara mudah, tepat, transparan, dan berkelanjutan baik untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, maupun konservasi ekosistem.

Menteri Trenggono juga berharap dengan berkumpulnya praktisi dan berbagai unsur pemangku kepentingan pada MSP Forum ke-6 ini dapat menghasilkan solusi peningkatan penerapan perencanaan ruang laut di Indonesia serta berbagai negara, khususnya khususnya bagi negara-negara yang bercorak kepulauan. 

Sebagai informasi, Forum perencanaan ruang laut internasional atau International Marine Spatial Forum ke-6 dilaksanakan di Nusa Dua, Bali pada 8 - 11 Oktober 2024. Pada kegiatan ini mempertemukan para praktisi dan pakar perencanaan ruang laut untuk membahas dan bertukar pengetahuan, berbagi pengalaman dan solusi, praktik terbaik, serta rekomendasi konkrit terkait tantangan perencanaan ruang laut. 

Penyelenggaraan MSPforum kali ini mengusung tiga pilar yang berfokus pada perlindungan dan restorasi laut, perubahan iklim dan ekonomi biru,  yang sejalan dengan kebijakan Ekonomi Biru KKP.

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI